Bupati Murung Raya Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Dua Raperda APBD
Puruk Cahu Selasa 9 September 2025 Pemerintah Kabupaten Murung Raya memberikan jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Raperda tentang RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Jawaban tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Murung Raya, Heriyus SE, dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Kabupaten Murung Raya, Selasa 9 September 2025 di Gedung Paripurna DPRD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi, S.E.,S.H.,M.H., dihadiri Wakil Bupati Rahmanto S.HI.,M.H., unsur Forkopimda, Plt Sekda beserta jajaran, para kepala OPD, pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers, serta undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Bupati Heriyus menyampaikan apresiasi atas saran, masukan, dan catatan penting dari fraksi-fraksi DPRD yang menurutnya sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi sekaligus acuan dalam pembangunan daerah.
“Pemerintah Daerah sepakat bahwa masukan fraksi merupakan perhatian khusus untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, mulai dari infrastruktur, pemenuhan layanan dasar, penguatan ekonomi rakyat, hingga kedisiplinan aparatur pemerintah,” ujar Heriyus.
Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati menjelaskan pemerintah akan memaksimalkan layanan kesehatan melalui Medical Check Up di RSUD Puruk Cahu mulai 2026, melakukan evaluasi terhadap pendirian perusahaan daerah dengan manajemen profesional, serta mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor dengan kewajiban penggunaan plat kendaraan wilayah Murung Raya.
Menanggapi sorotan DPRD soal keterlambatan proyek dan rendahnya realisasi belanja, pemerintah berkomitmen melakukan percepatan lelang, menyederhanakan administrasi, serta meningkatkan monitoring. Pemerintah juga akan memperkuat kapasitas perangkat daerah melalui bimbingan teknis, pendampingan, dan perencanaan anggaran yang lebih realistis serta berbasis data.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK memang membanggakan, tetapi bukan tujuan akhir. Ke depan, kami akan memperkuat pelaporan berbasis outcome agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati.
Terkait kondisi fiskal, Bupati menjelaskan penurunan pendapatan daerah sebesar Rp99,6 miliar disebabkan koreksi transfer pusat, sedangkan kenaikan belanja Rp228,9 miliar bersumber dari SILPA yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, termasuk penanganan inflasi, SPM, dan proyek strategis.
Untuk Perubahan APBD 2025, pemerintah memastikan alokasi anggaran diprioritaskan pada tiga hal utama:
Pemenuhan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, pengentasan kemiskinan).
Penguatan ekonomi rakyat (UMKM, pertanian, perikanan, dan koperasi).
Pemerataan infrastruktur (jalan dan jembatan untuk membuka keterisolasian wilayah).
Bupati juga menanggapi sorotan DPRD mengenai jembatan Sei Jolo yang terputus. Menurutnya, jembatan tersebut merupakan aset perusahaan sehingga tidak dapat ditangani langsung dengan APBD, namun pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan bersama camat dan kepala desa setempat.
Sementara terkait evaluasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang batas wilayah beberapa desa, Bupati memastikan aturan tersebut disusun sesuai ketentuan Permendagri. Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka ruang evaluasi apabila di lapangan ditemukan persoalan yang tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
Di akhir pidatonya, Bupati Heriyus mengajak seluruh fraksi DPRD dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal implementasi APBD agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Semoga seluruh program pembangunan yang kita jalankan mampu mewujudkan Murung Raya yang semakin maju dan sejahtera,” tutup Heriyus.
